KelebihanHukum Menurut Waktu Berlakunya. 1. Meningkatkan kepastian hukum. Dengan adanya waktu berlakunya suatu hukum, maka orang-orang dapat mengetahui kapan suatu norma hukum tersebut telah berlaku dan kapan akan berakhir. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik. 2. Meningkatkan efektivitas hukum. 4 Ruang ASI harus memenuhi persyaratan kesehatan [Pasal 9 ayat (2)], antara lain: ukuran minimal 3x4 m2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui, ada pintu yang dapat dikunci, tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan, bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi, dan lain sebagainya [Pasal 10]. Iusconstitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.; Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. 5. Menurut cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu : MenurutPasal 10 huruf a KUHP lama, pidana pokok adalah sebagai berikut: Di sisi lain, merujuk Pasal 65 KUHP baru, pidana pokok terdiri atas: Baik aturan lama atau baru, urutan pidana sama-sama menentukan berat atau ringannya hukuman. Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata. Berikut pengertian singkat masing-masing hukuman pidana: Berlakunyahukum pidana menurut waktu berkaitan dengan kapan hukum pidana tersebut berlaku, dan berlakunya hukum pidana menurut tempat menentukan untuk siapa saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku dan di mana saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku. Demikianlahalur proses beracara pidana secara umum/biasa di seluruh Indonesia, sebenarnya masih terdapat banyak detail yang dapat saya jelaskan tetapi agar mempersingkat waktu dan agar mudah dipahami oleh masyarakat umum maka saya merangkumnya dalam garis besar saja dan selebihnya anda dapat membacanya pada sumber di bawah ini atau Berikutini 10 penjelas dari para ahli yang memberi pengertian terhadap istilah Tindak Pidana. 1. Bambang Poernomo. Bambang Poernomo menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma Pasal119: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. pewajiban mengerjakan ypK4G.